Bobroknya Sistem: Orang Miskin Dilarang Sekolah!!!

Menengok Situasi Pendidikan Di Era Pasar Bebas

Setidaknya ada dua (2) hal pokok yang menjadi akar permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi Perguruan Tinggi (PT): pertama, mengenai masalah kurikulum, termaksud di dalamnya mengenal otonomi kampus yang membuat pihak birokrasi kampus dapat berbuat seenaknya kepada peserta didik. Sehingga persoalan ini baik sadar maupun tak sadar, mahasiswa sungguh telah dijadikan obyek lewat kurikulum pro-modal dan sejumlah peratura yang tak masuk akal yang berlaku di perguruan tinggi. Mulai dari kewajiban absen 75% (minimal), batasan maksimal (5 tahun), pelarangan berorganisasi, berdiskusi, hingga pelajaran/mata kuliah berisi ajaran ajaran ngawur yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan aktual yang tengah dihadapi rakyat. Lewat ini mahasiswa tak hanya dididik untuk mengabdi kepada kepentingan pemodal-penguasa tetapi juga didorong/dicetak untuk menjadi mahasiswa apatis-pragmatis yang berwatak penjajah, hasilnya lahirlah anak muda oportunis yang merupakan penyakit stroke bagi perubahan sosial. Kedua, terkait dengan persoalan pembiayaan kuliah. Pendidikan pada dasarnya adalah hak bagi setiap rakyat dan oleh karenanya negara harus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang sebagaimana amanat konstitusi terutama pembukaan UUD alinea ke-empat dan UUD 45 pasal 31. Kendati demikian pendidikan gratis yang dijanjikan oleh konstitusi sejak dulu hingga kini masih menyimpan misteri yang tak terungkap sebab memang tak pernah ada realisasi pendidikan gratis, makanya tak sedikit orang yang harus pasrah putus sekolah karena tak sanggup menjangkau biaya pendidikan yang semakin mahal. Bukanya gratis, pemerintah lewat permendikbud justru menyajikan kita Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan lagalisasi komersialisasi/swastanisasi perguruan tinggi. Kebijakan ini jelas-jelas menunjukkan ketidakbecusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat yakni; pelaksanaan pendidikan gratis. Lewat UKT pemeerintah justru berusaha melepaskan tanggung jawabnya atas pendidikan gratis dan menodong sesama rakyat untuk saling mensubsidi (subsidi silang). UKT hanyalah salah satu gambaran dari persoalan pendidikan yang menyangkut masalah pembiyaan, sebab selain UKT masih ada banyak sekali persoalan pendidikan (korupsi, transparansi, fasilitas, dll) yang harus menjadi perhatian kita sekaligus tugas kita bersama.